Jakarta | Media Nasional Oborkeadilan | [21-05-2018] Senin - Jalan terjal reformasi Indonesia yang kini berusia dua puluh tahun nampaknya masih menuai tantangan yang besar. Hal ini tercermin dari dinamika proses politik di hampir semua lini kekuasaan yang mengalami perlambatan dalam mendorong demokrasi dan reformasi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengajar studi Ketahanan Nasional dari Pascasarjana Multidisiplin, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Abdul Rivai Ras, menilai perkembangan reformasi nasional saat ini relatif terhambat dan bahkan mengalami stagnasi karena konsolidasi demokrasi, program reformasi birokrasi dan sektor keamanan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dan bahkan cenderung bersifat dilematis.
Menurut Rivai, “saat ini sebenarnya kita dihadapkan pada suatu kondisi yang kritis, ibaratnya Indonesia masih dalam suasana transisional dalam menata sistem politiknya, dan seolah-olah kita masih sedang dalam proses mencari format dan bentuk ideal dalam upaya pengelolaan sistem pemerintahan yang baik”, demikian saat dimintai tanggapan, Minggu (20/5/2018).
Usia reformasi yang sudah memasuki dua dekade ini, semestinya sudah dapat menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki predikat Ketahanan Nasional yang dapat diunggulkan, mengingat Indonesia juga sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.
“Perjalanan waktu pasca reformasi yang panjang ini sesungguhnya banyak terbuang karena bangsa ini masih selalu dihadapkan pada berbagai kesibukan politik dan hiruk pikuk dalam urusan pertarungan perebutan kekuasaan, sehingga upaya untuk menuntaskan agenda reformasi cenderung terganggu dan berjalan terseok-seok”, ungkap salah satu founder dan pelopor Universitas Pertahanan ini yang juga founder Brorivai Center yang berbasis di Makassar.
Rivai menambahkan, “untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki performa dan stabilitas yang baik (state stability and performance) diperlukan konsistensi dalam mendorong reformasi birokrasi dan reformasi sektor keamanan secara utuh dan tuntas, bukan hanya sekedar sifatnya perubahan yang bersifat tambal sulam (incremental)”.
Seperti kita ketahui bahwa hal-hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tapi yang terjadi sebaliknya.
“Karena itu, esensi agenda reformasi mutlak segera dituntaskan, sehingga diharapkan kepada para pemegang tampuk kekuasaan di semua lini pemerintahan dan segenap komponen bangsa harus bertekad dan bersatu guna mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan terhdap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menuju transformasi pembangunan dan demokrasi subtantif untuk menopang kepentingan nasional”. Tutupnya. [MI]
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
