|

PLN RAYON KUALA TUNGKAL AMBURADOL DALAM PELAYANAN DAN TERKESAN LEPAS TANGAN MALAH MENUDING PT. TJP

Ket Gambar : kantor PLN Terkait


Tanjung Jabung Barat | Media Nasional Obor Keadilan | tidak stabilnya suply listrik di kabupaten tanjung jabung barat menjadi masalah yg berkepanjangan dan belum ada solusi yg pasti dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) rayon Kuala Tungkal.


Saat di sambangi ke kantor PLN yang beralamat di jalan beringin, pimpinan PLN rayon Kuala Tungkal Budi Setiawan seolah lepas tangan dengan melemparkan permasalahan ke pihak rekanan PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP).

Dikin salah satu masyarakat Tanjung Jabung Barat yang tatap muka langsung dengan pimpinan PLN Rayon Kuala Tungkal untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Budi Setiawan hanya mendapatkan jawaban yg tidak memuaskan dan terkesan lepas tangan.

"Iya kita udah 2 hari (rabu dan kamis, 14&15 feb 2018) berturut ketemu dengan pimpinan PLN, tapi dia (Budi Setiawan) melemparkan permasalahan ke PT. TJP yg saat ini melakukan relokasi gardu induk yg ada di kecamatan Betara. Alasan lain Budi juga mengatakan ada keterbatasan suply gas dari PT. Petro China yang menurut Budi gas sisa utk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) habis stok.

Kita kan selama ini membayar tagihan listrik ke PLN bukan ke PT. TJP atau PT. Petro China. Kita tidak tau kontrak kerja sama pihak PLN dan rekanan atau vendor nya itu. Kita kan masyarakat sebagai konsumen hanya menanyakan hak kita kepada PLN, masa kita di suruh konfirmasi langsung ke PT.TJP. Undang - undang nomor 30 tahun 2009 pasal 29 tentang ketenaga listrikan kan udah jelas mengatur hak dan kewajiban konsumen. Kan aneh dan terkesan ingin melemparkan tanggung jawab ke PT. TJP alasan pimpinan PLN itu, tambah dikin.

Hal senada juga di ungkapkan Edi Kris salah satu masyarakat yang juga ikut tatap muka dengan pihak PLN. "Ya kita merasa di rugikan oleh pihak PLN yang lakukan pemadaman setiap Sabtu. Kemarin aja Jum'at mati listrik, Sabtu juga pemadaman rutin eh Minggu malah mati lagi. Belum lagi kalau listrik menyala tegangan nya tidak stabil, voltase nya turun naik yang membuat alat elektronik kita rusak, selama ini masyarakat tidak pernah mendapat ganti rugi" kata Edi dengan nada kesal.

Di tambahkan dikin "Kita minta kepada pemerintah dalam masalah ini serius untuk menyikapi pelayan listrik, itu kan udah terjadi penundaan 2 (dua) kali, masa pemerintah diam aja atau pemerintah tidak tahu ada penundaan fungsi gardu induk yang di relokasi? Apa lagi masalah listrik ini bukan masalah baru di Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah itu melayani atau di layani masyarakat sih? Masa urusan seperti ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak seolah - olah pemerintah tutup mata dan telinga. Tutup dikin geram.( Dikin )

Editor : yuni shara
Komentar

Berita Terkini