HEADLINE

KADES JANGKANG BARU BARITO UTARA-KALTENG DIDUGA KUAT MANIPULASI FAKTA, BAHKAN DISINYALIR KERAP MENILEP DANA DESA

Redaksi/Selasa, 13 Februari 2018/13:31 WIB

Sebarkan:
 Ket Gambar : Adanya kejanggalan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dari Dana Desa pasalnya ratusan M3 material pasir dan batu (sirtu_red) yang sampai sekarang masih bertimbun didepan rumah warga RT. 03 dan dibelakang rumah warga RT. 01, entah mau dibuat apa, Sedangkan issu yang berkembang dimasyarakat material sirtu tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembuatan gang dan jalan baru usaha tani dan diwilayah Desa Jangkang Baru,


 JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Pemerintah Desa Jangkang Baru Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara kini mendapat  sorotan dari warga dan tokoh masyarakat pasalnya pembangunan untuk Desa Jangkang Baru yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 penuh dengan Misterius dan tanda tanya, Mengenai pembangunan Dana Desa (DD_red) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN_red) tersinyalir kuat dugaan adanya Penyelewengan Anggaran didalam pelaksanaannya.

Seorang tokoh masyarakat yang Identitasnya minta jangan dipublikasikan kepada Media Nasional Obor Keadilan senin sore (12/02/18) di Muara Teweh mengungkapkan, "Adanya kejanggalan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dari Dana Desa pasalnya ratusan M3 material pasir dan batu (sirtu_red) yang sampai sekarang masih bertimbun didepan rumah warga RT. 03 dan dibelakang rumah warga RT. 01, entah mau dibuat apa, Sedangkan issu yang berkembang dimasyarakat material sirtu tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembuatan gang dan jalan baru usaha tani dan diwilayah Desa Jangkang Baru, sayangnya untuk tempat jalan tersebut masih simpang siur inilah sebagai bukti bahwa Pemerintahan di Desa Jangkang Baru tidak ada keterbukaan dan transparan kepada masyarakat, "bebernya.

Menurutnya amanat Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sudah jelas diatur bahwa seorang Kepala Desa (Kades_red), di pasal 27 huruf (d) "memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran" tapi faktanya nol besar jangankan menyampaikan kepada masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD_red) pun tidak ada sebagaimana bunyi pasal 27 huruf (c), karena pernah kita tanya ke salah satu anggota BPD Jangkang mengenai pembangunan Dana Desa TA 2017 ia pun tidak tau, "Ungkapnya.

"Selain mengenai kegiatan pembuatan jalan gang dan jalan usaha kelompok tani yang belum ada bukti kegiatannya yang tidak kalah menarik simpatik controversi warga adalah kegiatan pembangunan stelling PAM yang sampai saat ini belum juga kunjung selesai padahal kegiatannya hanya merehap dan membuat penampungan air, "Cetusnya.

Ia juga menambahkan yang menjadi pertanyaan warga saat ini masa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya terbuka kepada masyarakat malah ditutup-tutupi bahkan tidak ditempel di papan informasi Desa, jadi bagaimana masyarakat bisa tau mengenai program pembangunan DD yang bersumber dari APBN yang 70% itu adalah untuk Fisik Pembangunan seperti Infrastruktur Desa serta 30 % untuk Pemberdayaan Masyarakat, "Pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan Anggota BPD Jangkang Baru Deviy Ariyadi, "Bagaimana kita bisa menjalankan Fungsi dan Tugas BPD sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 31 dan 32, kalau Oknum Kadesnya sendiri tidak mau transparan dan terbuka dengan BPD bahkan dalam setiap kegiatan Rapat Pemerintah Desa tidak melibatkan BPD jadi wajar kalau dimasyarakat ada controversi mengenai kegiatan di Desa karena kami juga tidak bisa menjawab, "Tandasnya.

"Mengenai APBDes Jangkang Baru kita pernah minta data tersebut kepada pihak Kecamatan Lahei Barat yang membidangi Desa namun dengan seribu alasan untuk tidak memberikan APBDes Jangkang Baru TA 2017 tersebut, dan untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ_red) Kades Tahun Anggaran 2017 belum masuk ke BPD Jangkang Baru, karena LPJ harus mendapat persetujuan BPD, jadi bagaimana kami bisa menyetujui kalau dasarnya APBDes saja kami tidak pegang, " Tambah Edep sapaan akrabnya dengan nada kesal.(Anung)

Editor :Obor Panjaitan

Media Nasional Obor Keadilan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : obor.leo@gmail.com dan atau via wa : 082114445256

KOMENTAR
TERKINI